Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

---

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

---

Jumlah Anggota BPD Per Kabupaten se-Kalimantan Tengah.

---

Jumlah Anggota BPD Per Desa Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk perhitungan jumlah anggota BPD per-desa adalah dihitung dari jumlah penduduknya, di mana:

• < 1000 = 5 orang
• 1001 s.d. 1500 = 7 orang
• > 1500 = 9 orang

---

Keberadaan Kantor BPD

Table di bawah menunjukkan keberadaan kantor BPD pada masing-masing desa di Kabupaten se-kalimantan Tengah.

Data BPD Tahun 2023

Data Badan Permusyarawatan Desa (BPD) per Kabupaten di Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat dilihat ataupun diunduh melalui tabel dibawah ini.

Sumber Data : Operator SIDARA Kabupaten se-Kalimantan Tengah